Pengertian Buzzer, Profesi Baru Era Media Sosial

Buzzer adalah salah satu pekerjaan atau profesi baru yang muncul di era internet, selain content wirter, web designer, admin media sosial (social media specialist), dll.

Buzzer bahkan sudah dijadikan profesi yang diminati oleh para pengguna media sosial karena dianggap menjanjikan. Hanya bermodalkan kemahiran berkicau di Twitter, buzzer bisa mendapatkan uang jutaan rupiah.

Dilansir Liputan6, salah seorang buzzer mengaku sudah menjalani pekerjaan itu sejak 2011. Ia bahkan pernah mendapatkan bayaran Rp 2 juta untuk satu paket nge-tweet dari salah satu operator telekomunikasi di Indonesia yang akan meluncurkan produk.

Harga tersebut adalah untuk beberapa kali tweet. Biasanya tweet dilakukan beberapa hari sebelum acara, pada saat hari peluncuran dan setelah acara. Isi postingan yang harus di-tweet juga sudah diarahkan isinya, termasuk harus mention akun siapa dan menggunakan hashtagapa.

Menjadi seorang buzzer sangat mudah. Syaratnya, hanya punya banyak follower. Bayaran per tweet biasanya dinilai dari jumlah follower.

Follower di bawah 5.000, tarif satu tweet sekitarRp 200-250 ribu. Apalagi kalau buzzer tersebut punya blog, biasanya dipaketkan dengan postingan blog dengan beberapa jumlah tweet.

Seorang buzzer mengaku bisa mendapat penghasilan Rp 2 juta sampai Rp 2,5 juta untuk sekali menjadi buzzer. 

Selain dilihat dari jumlah follower, besar kecilnya bayaran buzzer juga dinilai dari seberapa besar ia dapat memberikan pengaruh ke publik.

Pengertian Buzzer

Buzzer berasal dari Bahasa Inggris artinya lonceng, bel, atau alarm. 

Secara harfiah, buzzer --disebut juga beeper-- artinya adalah alat yang dimanfaatkan dalam memberikan pengumuman atau mengumumkan sesuatu untuk mengumpulkan orang-orang pada suatu tempat.

Dalam konteks media sosial, buzzer artinya orang yang mendengungkan, menggemakan, mempromosikan, atau mengkampanyekan sesuatu, isu atau produk melalui update status di akun media sosialnya, khususnya Twitter.

Tekno Kompas mendefinisikan, buzzer adalah pengguna Twitter dengan pengikut berjumlah 2.000 atau lebih yang dibayar untuk mempromosikan produk tertentu lewat rangkaian tweet.

Buzzer Politik

Menjelang Pemilu 2019, buzzer panen order. Situs DW melaporkan, ratusan akun palsu dalam media sosial dimanfaatkan para buzzer untuk mendukung dan mengejek kandidat calon presiden. 

Pendapatan mereka bisa mencapai hingga 50 juta Rupiah per bulan. Kebanyakan buzzer memegang akun dengan nama palsu.

Salah satunya seorang pria paruh baya. Ia menggunakan akun palsu "Janda" dengan cuitan ruin tips gaya hidup dan mengesankan sebagai seorang ibu muda. Pengikutnya 2000.

Ia menawarkan layanan media sosial politik untuk mendukung salah satu calon.

Dalam wawancara dengan Reuters, lebih dari selusin anggota tim buzzer, konsultan media sosial, dan pakar siber menjelaskan berbagai bentuk operasi media sosial yang, menurut mereka, menyebar propaganda.

Tiga tim buzzer yang langsung terlibat dalam kampanye saat ini menggambarkan, mereka mengoperasikan ratusan akun media sosial yang dipersonalisasi. 

Seorang pemimpin tim buzzer mengecek dua ponsel yang memiliki lebih dari 250 akun Facebook, Instagram, Whatsapp, YouTube, dan Twitter. Semuanya dengan persona palsu. Dia memperbarui lima akun dengan postingan memuji prestasi klien atau mengejek lawan klien.

Dia mengaku, dari "paket lengkap" posting dan video yang dia jual seharga 200 juta rupiah sebulan.

Stafnya yang berjumlah 15 orang, yang ia sebut sebagai "pasukan siber", tersebar di seluruh Indonesia. Banyak di antara mereka tidak menyadari identitas utama klien.

Menurut para buzzer yang diwawancarai, "prajurit siber" junior dapat dibayar antara 1 juta hingga 50 juta rupiah per proyek tergantung pada jangkauan akun media sosialnya.*

Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia (Lengkap)

Kode Etik Junalistik adalah etika profesi wartawan atau himpunan etika profesi kewartawanan.

Sebagai profesional --layaknya dokter, pengacara, dan profesi lain yang membututuhkan keahlian khusus-- wartawan terikat kode etik untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Berikut ini Kode Etik Junalistik yang berlaku di Indonesia, mulai dari Kode Etik Jurnalistik versi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), kode etik jurnalistik versi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang ditetapkan Dewan Pers, hingga Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai kode etik wartawan media online.

Kode Etik Junalistik PWI

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) versi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagaiman dirilis laman resmi PWI.

Bahwa sesungguhnya salah satu perwujudan kemerdekaan Negara Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 Undang-undang Dasar 1945. Oleh sebab itu kemerdekaan pers wajib dihormati oleh semua pihak

Mengingat negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945, seluruh wartawan Indonesia menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, mematuhi norma-norma profesi kewartawanan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan pancasila.

Maka atas dasar itu, demi tegaknya harkat, martabat, integritas, dan mutu kewartawanan Indonesia serta bertumpu pada kepercayaan masyarakat, dengan ini Persatuan Wartawan Indonesia(PWI) menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh wartawan Indonesia.

BAB I 
KEPRIBADIAN DAN INTEGRITAS 

Pasal 1

Wartawan Indonesia beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada undang-undang Dasar Negara RI, kesatria, menjunjung harkat, martabat manusia dan lingkungannya, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara serta terpercaya dalam mengemban profesinya.

Pasal 2

Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang.

Pasal 3

Wartawan Indonesia pantang menyiarkan karya jurnallistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang menyesatkan memutar balikkan fakta, bersifat fitnah, cabul serta sensasional.

Pasal 4
Wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat mempengaruhi obyektivitas pemberitaan.

BAB II 
CARA PEMBERITAAN DAN MENYATAKAN PENDAPAT 

Pasal 5

Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta tidak mencampur adukkan fakta dan opini sendiri. Karya jurnalistik berisi interpretasi dan opini wartawan, agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya.

Pasal 6

Wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang merugikan nama baik seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum.

Pasal 7
Wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang.

Pasal 8
Wartawan Indonesia dalam memberitakan kejahatan susila (asusila) tidak merugikan pihak korban.

BAB III 
SUMBER BERITA

Wartawan Indonesia menempuh cara yang sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) dan selalu menyatakan identitasnya kepada sumber berita.

Pasal 10

Wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralat setiap pemberitaan yang kemudian ternyata tidak akurat, dan memberi kesempatan hak jawab secara proporsional kepada sumber atau obyek berita.

Pasal 11

Wartawan Indonesia meneliti kebenaran bahan berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita.

Pasal 12

Wartawan Indonesia tidak melakukan tindakan plagiat, tidak mengutip karya jurnalistik tanpa menyebut sumbernya.

Pasal 13

Wartawan Indonesia harus menyebut sumber berita, kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak disebut nama dan identitasnya sepanjang menyangkut fakta dan data bukan opini.
Apabila nama dan identitas sumber berita tidak disebutkan, segala tanggung jawab ada pada wartawan yang bersangkutan.

Pasal 14

Wartawan Indonesia menghormati ketentuan embargo, bahan latar belakang, dan tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak dimaksudkan sebagai bahan berita serta tidak menyiarkan keterangan "off the record".

BAB IV 
KEKUATAN KODE ETIK JURNALISTIK 

Pasal 15

Wartawan Indonesia harus dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Jurnalistik PWI (KEJ-PWI) dalam melaksanakan profesinya.

Pasal 16

Wartawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahawa penaatan Kode Etik Jurnalistik ini terutama berada pada hati nurani masing-masing.

Pasal 17

Wartawan Indonesia mengakui bahwa pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini adalah sepenuhnya hak organisasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan PWI.

Tidak satu pihak pun di luar PWI yang dapat mengambil tindakan terhadap wartawan Indonesia dan atau medianya berdasarkan pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik ini.

Kode Etik AJI

Aliansi Jurnalis Independen percaya bahwa kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia.

Dalam menegakkan kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik atas informasi, anggota AJI wajib mematuhi Kode Etik sebagai berikut :

1. Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.

Penafsiran :
Informasi yang benar adalah informasi yang telah melewati verifikasi sesuai standar jurnalistik .

2. Jurnalis selalu menguji informasi dan hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya.

Penafsiran :
Cukup Jelas.

3. Jurnalis tidak mencampuradukkan fakta dan opini

Penafsiran :
Cukup Jelas.

4. Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Penafsiran :
Informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan publik ialah segala bentuk informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyaksesuai dengan prespektif hak asasi manusia

5. Jurnalis memberi tempat bagi pihak yang tidak memiliki daya dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.

Penafsiran :
Cukup Jelas.

6. Jurnalis mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan, pemberitaan serta kritik dan komentar.

Penafsiran :
Cukup jelas

7. Jurnalis menolak segala bentuk campur tangan pihak manapun yang menghambat kebebasan pers dan independensi ruang berita.

Penafsiran :
Cukup Jelas.

8. Jurnalis menghindari konflik kepentingan. Jika konflik kepentingan tak bisa dihindari, maka jurnalis menyatakannya secara terbuka kepada publik.

Penafsiran:

Konflik kepentingan adalah suatu keadaan yang bisa mengaburkan sikap jurnalis atau media dari misinya untuk menyampaikan berita yang akurat dan tanpa bias.

Menyatakan secara terbuka adalah menjelaskan posisi jurnalis dalam konflik kepentingan pada karya jurnalistiknya

9. Jurnalis dilarang menerima sogokan.

Penafsiran :

Yang dimaksud dengan sogokan adalah semua bentuk pemberian berupa uang, barang dan fasilitas lainnya, yang secara langsung atau tidak langsung, dapat mempengaruhi jurnalis dalam kerja jurnalistik. Jurnalis tidak menerima fasilitas peliputan dari pihak lain kecualihal itu merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh informasi yang penting bagi publik.
Rekomendasi : perlu diperjelas dalam kode perilaku

10. Jurnalis menggunakan cara yang etis dan profesional untuk memperoleh berita, foto, dan dokumen.

Penafsiran:
Cara-cara etis dan profesional antara lain menunjukkan identitas kepada narasumber; tidak menyuap; dan tidak merekayasa pengambilan gambar, foto, dan suara. Penggunaan cara-cara tertentu, seperti teknik penyamaran, hanya bisa digunakan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

11. Jurnalis  segera memperbaiki, meralat, atau mencabut berita yang diketahuinya keliru atau tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada publik.

Penafsiran :
Keharusan mencabut berita berlaku untuk berita yang secara substansial salah, misalnya berita bohong atau berita fiktif. Keharusan meralat berlaku untuk berita yang sebagian faktanya mengandung kekeliruan. Untuk media televisi dan radio mengacu pada P3SPS.

12. Jurnalis melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran :
Proporsional adalah pemberian ralat pemberitaan yang seimbang pada kesempatan pertama kekeliruan itu diketahui. Untuk media cetak penempatan ralat diletakkan sesuai regulasi dewan pers. Untuk media elektronik sesuai regulasi KPI. Pada media siber dilakukanpada updating berita yang sama.

13. Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi.

Penafsiran :
Cukup jelas

14. Jurnalis dilarang menjiplak.

Penafsiran
Cukup jelas

15. Jurnalis tidak menyembunyikan praktik-praktik tidak etis yang terjadi di kalangan jurnalis dan media.

Penafsiran
Cukup jelas

16. Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pandangan politik, orang berkebutuhan khusus atau latar belakang sosial lainnya.

Penafsiran ;
Istilah kebencian mengacu pada ungkapan tidak senang (verbal dan non verbal) yang bersifat memusuhi, merendahkan, dan menghina yang ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu.

17. Jurnalis menghormati hak narasumber untuk memberikan informasi latar belakang, off the record, dan embargo.

Penafsiran :
Cukup jelas

18. Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku serta korban tindak pidana di bawah umur.

Penafsiran :
Ketentuan penggunaan narasumber yang meminta dirahasiakan (anonim):
· Berupaya mengidentifikasi narasumber, karena publik berhak mengetahui sebanyak-banyaknya informasi tentang ketepercayaan narasumber.
· Selalu menguji motif narasumber sebelum menyepakati keanoniman.
· Menyebutkan alasan  keanoniman kepada publik.
· Memegang teguh kesepakatan keanoniman.
· Yang dimaksud anak di bawah umur mengacu pada UU Perlindungan Anak.
· Yang dimaksud narasumber konfidensial adalah:
· orang-orang yang terancam keamanannya apabila identitasnya dibuka. Identitas yang harus dirahasiakan adalah segala informasi yang bisa membuat seseorang dikenali jati dirinya seperti nama, alamat, orang tua, nama sekolah, dan nama tempat kerja.

19. Jurnalis menghormati privasi, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran :
Privasi adalah segala segi kehidupan pribadi seseorang dan keluarganya. Pengabaian atas privasi hanya bisa dibenarkan bila ada kepentingan publik yang dipertaruhkan, seperti untuk membongkar korupsi atau mencegah perilaku yang membahayakan kepentingan umum. Jurnalis mengakui bahwa orang biasa memiliki hak lebih besar untuk merahasiakan privasinya daripada pejabat atau tokoh publik.

20. Jurnalis  dilarang menyajikan berita atau karya jurnalistik  dengan mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan fisik, psikologis dan seksual.

Penafsiran
Kekerasan psikologis adalah sebuah tindakan verbal maupun non verbal yang mengakibatkan trauma.

21. Jurnalis tidak beritikad buruk, menghindari fitnah, dan pencemaran nama baik.

Penafsiran :
Tidak beritikad buruk artinya tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam proses kerja jurnalistik, hal itu antara lain berupa kesengajaan tidak melakukan verifikasi dan konfirmasi.

Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI)

Kemerdekaan pers merupakan sarana terpenuhinya hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia menyadari adanya tanggung jawab sosial serta keberagaman masyarakat.

Guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat diperlukan suatu landasan moral/etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan professionalitas wartawan.

Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan Kode Etik:

1. Wartawan Indonesia menhormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
2. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.
3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat.
4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnak, sadis dan cabul, serta tidak menyebut identitas korban kejahatan susila.
5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap, dan tidak menyalahkan profesi.
6. Wartawan Indonesia memiliki Hak Tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan off the record sesuai kesepakatan.
7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani Hak Jawab.

Pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik ini sepenuhnya diserahkan kepada jajaran pers dan dilaksanakan oleh Organisasi yang dibentuk untuk itu.

Bandung, 6 Agustus 1999     
Kami atas nama organisasi wartawan Indonesia :

1. AJI Lukas Luwarso
2. ALJI Rendy Soekamto
3. AWAM Qohari Khalil
4. AWE Rusyanto
5. HIPSI M.A. Nasution
6. HIPWI R.E. Hermawan, S.
7. HIWAMI H. Erwin Amril
8. HPPI H. Sutomo Parastho
9. IJTI Achmad Zihni Rifai
10. IPPI Eddy Syahron Purnama
11. IWARI Ferdinad R.
12. IWI Rosihan Sinulingga
13. KEWADI M. Suprapto, S
14. KO-WAPPI HAns Max Kawengian
15. KOWRI H. Lahmuddin B. Nasution
16. KWI Arsyid Silazim
17. KWRI R. Priyo M. Ismail
18. PEWARPI Andi Amiruddin M
19. PJI Darwin Hulalata
20. PWFI H.M. Sampelan
21. PWI Tarman Azzam
22. SEPERNAS G. Rusly
23. SERIKAT PEWARTA Maspendi
24. SOMPRI Yayan R.
25. SWAMI H. Ramlan M.
26. SWII KRMH. Gunarso G.K.

Penafsiran
Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI)

1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.

Wartawan Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melaporkan dan menyiarkan informasi secara faktual dan jelas sumbernya, tidak menyembunyikan fakta serta pendapat yang penting dan menarik yang perlu diketahui publik sebagai hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, akurat.

Contoh kasus : Kasus korupsi dan manipulasi disebuah instansi, baik pemerintah maupun swasta, konspirasi yang berniat menimbulkan kekacauan, wabah penyakit yang melanda daerah/wilayah tertentu, bahan makanan yang mengandung zat berbahaya dan atau tidak halal, yang dikonsumsi oleh masyarakat/publik, dll.

2. Wartawan Indonesia menempuh cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.

Wartawan Indonesia dalam memperoleh informasi dari sumber berita/nara sumber, termasuk dokumen dan memotret, dilakukan dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, kaidah-kaidah kewartawanan, kecuali dalam hal investigative reporting.

3. Wartawan Indonesia menghormati azas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat.

Wartawan Indonesia dalam melaporkan dan menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan.

Wartawan tidak memasukkan opini pribadinya. Wartawan sebaiknya, dalam melaporkan dan menyiarkan informasi perlu meneliti kembali kebenaran informasi.

Dalam pemberitaan kasus sengketa dan perbedaan pendapat, masing-masing pihak harus diberikan ruang/waktu pemberitaan secara berimbang.

4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.

Wartawan Indonesia tidak melaorkan dan menyiarkan informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya, rumor atau tuduhan tanpa dasaar yang bersifat sepihak. Informasi yang secara gamblang memperlihatkan aurat yang bisa menimbulkan nafsu birahi atau mengundang kontroversi publik. Untuk kasus tindak perkosaan/pelecehan seksual, tidak menyebutkan identitas korban, untuk menjaga dan melindungi kehormatan korban.

5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi.

Wartawan Indonesia selalu menjaga kehormatan profesi dengan tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari sumber berita/nara sumber, yang berkaitan dengan tugas-tugas kewartawanannya, dan tidak menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan off the records sesuai kesepakatan.

Wartawan Indonesia melindungi nara sumber yang tidak bersedia disebut nama dan identitasnya.

Berdasarkan kesepakatan, jika nara sumber meminta informasi yang diberikan untuk ditunda pemuatannya, harus dihargai. Hal ini berlaku juga untuk informasi latar belakang.

7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.

Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat pemberitaan dan penyiaran yang keliru dan tidak akurat dengan disertai permintaan maaf. Ralat ditempatkan pada halaman yang sama dengan informasi yang salah atau tidak akurat.

Dalam hal pemberitaan yang merugikan seseorang atau kelompok, pihak yang dirugikan harus memberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi.

Pengawasan dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik ini, sepenuhnya diserahkan kepada Jajaran Pers dan dilaksanakan oleh Organisasi yang dibentuk untuk itu.

Jakarta, 1 September 1999         

1. Lukas Luwarso
2. R.H. Siregar, SH
3. Drs. J.B. Wahyudi
4. Drs. M.A. Nasution, SH
5. Tarman Azzam
6. S. Satria Dharma
7. Maspendi
8. Achmad Zihni Rifai
9. R. Priyo M. Ismail, SH
10. Sjamsul Basri
11. Drs. G. Rusly

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Dewan Pers

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.

Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.

c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.

d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;

b. menghormati hak privasi;

c. tidak menyuap;

d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;

e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;

f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;

g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;

h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.

b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.

c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.

d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran 

a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.

c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.

d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.

b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi  atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.

b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.

b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.

c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.

d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.

b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.

b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.

b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

Kami atas nama organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia:

1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI);  Abdul Manan

2. Aliansi Wartawan Independen (AWI);  Alex Sutejo

3. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI);  Uni Z Lubis

4. Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI);  OK. Syahyan Budiwahyu

5. Asosiasi Wartawan Kota (AWK);  Dasmir Ali Malayoe

6. Federasi Serikat Pewarta;  Masfendi

7. Gabungan Wartawan Indonesia (GWI);  Fowa’a Hia

8. Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI);  RE Hermawan S

9. Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI);  Syahril

10. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI);  Bekti Nugroho

11. Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAP HAMBA);  Boyke M. Nainggolan

12. Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI);  Kasmarios SmHk

13. Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI);  M. Suprapto

14. Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI);  Sakata Barus

15. Komite Wartawan Indonesia (KWI);  Herman Sanggam

16. Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI);  A.M. Syarifuddin

17. Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI);  Hans Max Kawengian

18. Korp Wartawan Republik Indonesia (KOWRI);  Hasnul Amar

19. Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI);  Ismed Hasan Putro

20. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI);  Wina Armada Sukardi

21. Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI);  Andi A. Mallarangan

22. Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK);  Jaja Suparja Ramli

23. Persatuan Wartawan Independen Reformasi Indonesia (PWIRI);  Ramses Ramona S.

24. Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indonesia (PJNI);   Ev. Robinson Togap Siagian

25. Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNI);  Rusli

26. Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat;  Mahtum Mastoem

27. Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS);  Laode Hazirun

28. Serikat Wartawan Indonesia (SWI);  Daniel Chandra

29. Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII);  Gunarso Kusumodiningrat.

Baca Juga: Kode Etik Jurnalistik Media Online

Demikian kode etik jurnalistik lengkap yang berlaku di Indonesia. (www.komunikasipraktis.com).*

Media Internal: Pengertian, Cara Membuat, dan Tips Mengelolanya

Membuat dan Mengelola Media Internal Instansi dan Perusahaan adalah tugas Humas. Media Internal merupakan kegiatan komunikasi media sekaligus komunikasi humas (PR).

Istilah lain media internal adalah Jurnal Internal, Majalah Perusahaan (Company Magazine), In-House Magazine, dan House Journal.

Media internal biasanya dikelola oleh bagian Humas sebagai salah satu pelaksanaan fungsi komunikasi internal lembaga.

Media publikasi ini merupakan jembatan komunikasi antara manajemen dengan karyawan dan antar-karyawan.

Media internal juga memiliki peran sebagai alat untuk pembentuk citra (image building) suatu lembaga karena fungsi media internal juga dapat dijadikan sebagai media promosi.

Pengertian Media Internal

Media Internal adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan berbagai informasi kegiatan suatu lembaga. 

Baik penerima maupun pengirim informasi media internal ialah orang dalam atau publik iternal, terdiri atas pimpinan, anggota, pegawai, maupun unit kerja di dalam perusahaan tersebut.

Media internal biasanya ditujukan untuk khalayak internal lembaga, mulai pemilik saham, komisaris, direksi, manajer, hingga karyawan paling bawah.

Cambridge Business Dictionary mengartikan media internal (inhouse magazine) sebagai “sebuah majalah yang diproduksi oleh suatu organisasi untuk karyawannya, dan yang biasanya berkaitan dengan isu atau masalah yang berkaitan dengan organisasi”.

Rosady Ruslan dalam Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations (2008) mendefinisikan media Internal sebagai media yang dipergunakan untuk kepentingan kalangan terbatas dan non-komersial serta lazim digunakan dalam aktivitas Public Relations (PR).

Menurut Frank Jefkins (2004), media internal adalah suatu sarana penyampaian dan penerimaan informasi yang semata-mata bersifat internal (khusus untuk para staf dan pegawai) dan bersifat eksternal (yang juga diarahkan kepada pihak luar tertentu) di kalangan perusahaan, dan biasanya bersifat non komersial.

Jenis-Jenis Media Internal

Jefkins menyebutkan lima bentuk utama media internal –yang disebutnya House Journal. Ia mengartikan media internal sebagai sebagai "bahan cetakan yang diterbitkan secara berkala atau periodik".

1. The Sales Bulletin

Buletin Penjualan adalah media komunikasi reguler antara seorang sales manajer dengan salesman di lapangan.

2. The Newsletter

Newsletter atau nawala adalah lembaran cetakan berupa pamflet atau surat kabar yang diterbitkan pada waktu-waktu tertentu yang berisi tentang perkembangan perusahaan.

Nawala merupakan alat komunikasi yang digunakan seorang/sekelompok humas dalam memberikan informasi mengenai perusahaan, baik menyangkut produk yang dihasilkan, orang yang terlibat, serta informasi lain yang dapat membantu publiknya dalam berhubungan dengan urusan bisnisnya. Pengiriman nawala dilakukan secara teratur memungkinkan pihak yang terkait untuk mengetahui perkembangan informasi dan keadaan dalam perusahaan. [Wikipedia]

3. The Magazine

Majalah atau In-house Magazine berisikan tulisan berbentuk feature, artikel, dan gambar, foto, diterbitkan setiap bulan atau triwulan.

4. The Tabloid Newspaper 

Media internal bertentuk tabloid. Mirip surat kabar popular (umum) dan berisikan pokok-pokok berita yang sangat penting, artikel pendek dan ilustrasi;

5. The Wall Newspaper

Bentuk media komunikasi staf atau karyawan di satu lokasi pabrik, perusahaan, atau pasar swalayan. Di Indonesia dikenal dengan majalah dinding (mading) atau papan pengumuan/papan informasi.

Bentuk Media Internal menurut Linggar Anggoro:

• Newsletter
• Koran atau Tabloid
• Majalah Dinding
• Majalah
• Cetakan Khusus

Fungsi Media Internal

Fungsi media internal antara lain publikasi informasi yang tidak bisa dimuat di media komersial serta komunikasi internal perusahaan atau lembaga.

Media internal berfungsi menjangkau khalayak tertentu yang terkadang tidak dapat dijangkau oleh media massa komersial seperti koran, radio dan televisi sehingga organisasi merasa perlu untuk menciptakan dan memanfaatkan media sendiri untuk menjangkau khalayaknya (Frank Jefkins).

Media internal berfungsi memberikan informasi kepada khalayak internal mengenai keputusan maupun kebijakan baru lembaga, menyediakan forum bagi karyawan untuk saling bertukar ide dan aktifitas sehingga dapat menaikkan moral para karyawan. (T Reilly)

Merancang Media Internal

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merancang sebuah media internal.

1. Target Audiens (pembaca)

Media internal dirancang untuk menyampaikan berita, informasi, atau pesan yang bisa diterima oleh kalangan internal lembaga. Karakteristik pembacanya relatif homogen karena berada di sebuah lembaga yang sama.

Selain pegawai atau anggota, media internal juga bisa ditujukan kepada mitra usaha, investor, konsumen, pemerintah, masyarakat, dan tokoh berpengaruh dan opinion leader.

2. Kuantitas

Oplah atau jumlah media yang dicetak.

3. Frekuensi 

Jadwal terbit, apakah setiap minggu, bulanan, tiga bulanan, atau bahkan pertahun. Jika banyak bahan berita yang harus disampaikan, frekwensi terbit media internal umumnya tiap bulan, dibagikan saat gajian.

4. Kebijakan redaksi

Editorial policy. Menetapkan apa saja yang boleh dipublikasikan di media internal.

Secara teknis (redaksional), teknik penulisan media kehumasan menurut Rosadi Ruslan antara lain sebagai berikut:

• Persiapan dalam menggarap tulisan, gaya bahasa, mengangkat topik, merancang tujuan publikasi.
• Akurasi:keakuratan informasi publikasi dapat dipercaya
• Bahasa
• Kalimat aktif, gaya bahasa formal, gaya penulisan enak dibaca, kosa kata terpilih padat dan singkat
• Eksklusivitas dan relevansi: produk publikasi mengandung hal penting dan memiliki misi hubungan tertentu bagi kepentingan perusahaan
• Latar belakang penulisan (background): pelengkap atau bermanfaat untuk menunjang informasi.

5. Tim redaksi

Tim redaksi adalah orang-orang yang bertugas mengelola media internal, mulai pemimpin redaksi (biasanya manajer humas atau kepala bagian) hingga reporter dan fotografer.

Karakteristik Media Internal 

1. Jangkauan serta pembaca humas internal harus dikenali karena akan mempengaruhi gaya dan kandungan isi jurnal.
2. Besar kecilnya kuantitas penerbitan akan mempengaruhi metode produksi dan kualitas materi maupun kandungan isinya.
3. Diterbitkan secara berkala dan teratur dan memiliki tanggal publikasi yang tetap.
4. Disesuaikan dengan keseluruhan program humas dan jadi wahana untuk mencapai khalayak yang hendak dituju.

Jenis Tulisan Media Internal 

Jenis tulisan di media internal umumnya sama dengan media komersial, meliputi:

1. Berita 
2. Feature (Karangan Khas)
3. Laporan Mendalam, biasanya menjadi tema atau laporan utama.
4. Artikel Opini

Demikian ulasan mengenai Media Internal: Pengertian, Cara Membuat, dan Tips Mengelolanya. 

Skills yang diperlukan adalah keterampilan menulis (writing skills), khususnya tulisan jurnalistik, serta desain grafis (layout) untuk merancang media internal berupa media cetak. Wasalam. (www.komunikasipraktis.com).*

Pengertian Debat: Prinsip, Jenis, dan Teknik

Debat adalah bagian dari komunikasi, yaitu komunikasi antarpribadi (interpersonal communication). Komunikasi debat menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, ada istilah debat kusir.

Apa pengertian debat (debate)? Apa saja prinsip dan bagaiana cara debat yang baik? Postingan ini membahasnya.

Pengertian Debat

Secara bahasa, debat artinya adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing, misalnya debat tentang calon presiden mendapat perhatian dari masyarakat (KBBI).

Menurut kamus Google, debat adalah diskusi formal tentang topik tertentu dalam pertemuan publik atau majelis legislatif, di mana argumen yang berlawanan diajukan.

Debat is a formal discussion on a particular topic in a public meeting or legislative assembly, in which opposing arguments are put forward.

Secara praktis, dalam komunikasi sehari-hari, debat adalah kegiatan adu argumentasi tentang suatu masalah.

Secara formal, debat banyak dilakukan dalam institusi legislatif, seperti parlemen, terutama di negara-negara yang menggunakan sistem oposisi. 

Debat dilakukan menuruti aturan-aturan yang jelas. Hasil dari debat dapat dihasilkan melalui voting atau keputusan juri. (Wikipedia).

Berikut ini pengertian debat lainnya dari beberapa sumber:

Debat merupakan suatu proses komunikasi yang dilakukan secara lisan yang dinyatakan dengan bahasa untuk mempertahankan gagasan atau pendapat. 

Dalam sebuah debat, setiap pihak berhak mengajukan pendapat dan memberikan alasan sehingga pihak lawan atau pihak yang tidak setuju dapat menerima dan berpihak kepadanya (Asidi Dipodjojo, Komunasi Lisan)

Debat adalah kegiatan saling beradu pendapat antarpribadi maupun antarkelompok orang yang bertujuan untuk mencapai kemenangan atau kesepakatan. (G. Sukadi, Public speaking)

Debat adalah adu argumentasi tentang suatu hal tertentu untuk mencapai kemenangan satu pihak (Guntur Tarigan, Retorika).

Debat adalah suatu diskusi antara dua orang atau lebih yang berbeda pandangan dan antara satu pihak dan pihak yang lain saling menyerang. (eduscpes.com).

Debat adalah aktivitas utama dari masyarakat yang demonstratic (pbs.org).

Debat adalah sebuah kontes antara dua orang atau grup yang mempresentasikan tentang argumen mereka dan berusaha untuk memenangkan argumen dari lawan (triviumpursuit.com)

Debat adalah sebuah metode formal untuk mempresentasikan argumen yang terdiri dari argumen yang mendukung isu dan yang menentang isu yang diangkat (thepeoplespeaks.org).

Debat mensyaratkan kedewasaan untuk berbeda pendapat. Dengan Debat permasalahan bisa dicari solusinya dengan tepat atau justru memperkaya masalah tertentu dengan masalah baru.

Jenis-Jenis Debat

Debat memiliki beberapa macam yang dikelompokkan berdasarkan tujuan, bentuk, dan metode yang dilakukan.

1. Debat pemeriksaan ulangan (cross-examination debating)

Debat pemeriksaan ulangan dilakukan untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam debat ini, diajukan beberapa pertanyaan dari saling memiliki hubungan sehingga menyebabkan individu yang diberi pertanyaan dapat mendukung posisi yang ingin ditegakkan maupun diperkokoh oleh pihak yang memberi pertanyaan.

2. Debat Parlementer (Assembly or Parlementary Debating)

Debat parlementer juga dikenal dengan sebutan debat Majelis. Fungsi debat perlementer ini yaitu untuk memberikan maupun menambah dukungan pada suatu undang-undang tertentu.

Di dalam debat parlementer seluruh anggota debat berhak mengajukan pendapat dan gagasannya apakah ia mendukung ata menentang usul yang telah disampaikan setelah diizinkan oleh majelis debat engan disertai alasan yang kuat.

3. Debat Formal

Debat formal juga dikenal dengan sebutan debat konfensional atau debat pendidikan.

Debat formal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing tim pembicara untuk menyampaikan kepada audiens atau peserta debat tentang beberapa argumen maupun gagasan yang dapat menunjang atau menolak usulan.

Argumen yang disampaikan harus masuk akal, jelas, dan menyangkut kebutuhan bersama.

4. Debat Akademik (Academic Debate)

Ini adalah jenis debat yang murni bersifat akademis. Contoh dari jenis debat ini adalah debat penciptaan/evolusi. (triviumpursuit.com).

5. Debat Kusir

Debat kusir, biasanya diterjemahkan sebagai suatu perdebatan yang tak tentu ujung-pangkalnya. Semakin kesini semakin tak jelas mana yang benar dan mana yang salah karena semua pihak keukeuh mempertahankan pendiriannya, meski dengan argumen yang sering kali ngawur.

Menurut Wiktionary, debat kusir adalah debat yang tidak disertai alasan yang masuk akal.

Istila debat kusir merujuk pada perdebatan seorang kuris kuda (delman) dengan penumpangnya. 

Dikisahkan, ada seorang laki-laki yang kemudian menumpang sebuah delman. Di tengah perjalanan, kuda penarik delman ini mengeluarkan kentut. 

Penumpang berkata: "Itu kudanya masuk angin, Pak." Namun, kusir membantah, "Bapak salah. Ini kuda justru keluar angin."

Penumpang tak mau dianggap salah. "Ya, enggak lah Pak. Ini kuda masuk angin." Pak Kusir membantah lagi, "Enggak. Ini namanya keluar angin." Terjadilah perdebatan tanpa argumen antara "Masuk angin!" dan "Keluar angin!"

Teknik Debat: Cara berdebat yang baik

Menyerang pribadi adalah cara berdebat yang buruk. Menyerang personal biasanya dilakukan orang yang tidak punya argumentasi atau kalah data.

Bagaiana teknik debat yang baik? Berikut ini cara debat yang baik dan beretika, sesuai dengan tujuan debat itu sendiri.

1. Jangan menyerang secara pribadi. 

Serangan pribadi (ad hominem) adalah sebuah serangan terhadap orang ketimbang pendapat. Serang idenya, jangan orangnya!

Serangan langsung pada gaya hidup, integritas, atau kejujuran lawan Anda, harus dihindari. Serang masalah, bukan orangnya.

Jika pihak lain menyerang Anda, maka Anda dapat mengatakan: "Saya terkejut Anda membuat serangan pribadi seperti itu. Saya pikir akan lebih baik jika kita terjebak pada masalah utama di sini daripada memfitnah orang."

Mengejek dan mempermalukan lawan Anda. Ini bisa sangat efektif di depan audiens tetapi tidak akan pernah memenangkan lawan sendiri.

2. Jadilah pendengar yang baik.

Kita punya dua telinga dan satu mulut. Artinya harus lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Dengarkan dan paham argumentasi lawan debat, lalu temukan titik lemahnya untuk dibantah atau diserang.

Dengarkan baik-baik. Banyak orang sangat fokus pada apa yang akan mereka katakan sehingga mereka mengabaikan lawan mereka dan mengambil argumennya.

Lebih baik mendengarkan dengan cermat. Anda akan mengamati kelemahan dan kekurangan dalam posisinya dan kadang-kadang Anda akan mendengar sesuatu yang baru dan informatif!

3. Pilih argumen terbaik.

Alasan adalah intisasi debat. Debat adalah adu argumentasi. Adu kecerdasan dan logika, juga adu kuat data dan fakta.

4. Bicara dengan jelas, singkat, dan tidak terlalu cepat.

Tetap tenang dan berbicara dengan jelas, singkat. Atur tempo berbicara agar pesan tersampaikan dengan baik.

5. Minta lawan untuk menjelaskan bagian yang kurang jelas. 

Jika ada hal yang kurang dimengerti, daripada salah paham atau salah tafsir, tanyakan hal yang kurang jelas dalam debat.

6. Tetap tenang. 

Bahkan jika Anda bersemangat tentang poin Anda, Anda harus tetap tenang dan mengendalikan emosi Anda. Jika Anda kehilangan kesabaran - Anda kalah.

7. Gunakan fakta sebagai bukti untuk posisi Anda. 

Fakta sulit untuk disangkal, jadi kumpulkan beberapa data terkait sebelum argumen dimulai. Survei, statistik, kutipan dari orang-orang yang relevan dan hasilnya adalah argumen yang berguna untuk digunakan dalam mendukung kasus Anda.

8. Mengajukan pertanyaan. 

Jika Anda dapat mengajukan pertanyaan yang tepat, Anda dapat tetap mengendalikan diskusi dan membuat lawan Anda berebut jawaban.

Anda dapat mengajukan pertanyaan yang menantang pendapatnya, 'Bukti apa yang Anda miliki untuk klaim itu?'

Anda dapat mengajukan pertanyaan hipotetis yang meramalkan tren dan membuat lawan Anda kesulitan, 'Apa yang akan terjadi jika setiap negara melakukan itu?'

Jenis bermanfaat lainnya pertanyaan adalah pertanyaan yang dengan tenang memprovokasi musuh Anda, 'Ada apa dengan ini yang membuatmu begitu marah?'

9. Gunakan logika. 

Tunjukkan bagaimana satu ide mengikuti yang lain. Bangun kasing Anda dan gunakan logika untuk melemahkan lawan Anda.

10. Bersiaplah untuk mengakui poin yang baik. 

Jangan berdebat setiap poin demi itu. Jika musuh Anda membuat poin yang valid, maka setujui, tetapi lebih penting daripada argumen yang berbeda. Ini membuat Anda terlihat masuk akal.

‘Saya setuju dengan Anda bahwa penjara tidak mereformasi tahanan. Itu umumnya benar tetapi penjara masih bertindak secara efektif sebagai pencegah dan hukuman. "

11. Pelajari lawanmu. 

Ketahui kekuatan, kelemahan, kepercayaan, dan nilai-nilai mereka. Anda dapat menarik nilai-nilai yang lebih tinggi. Anda dapat mengeksploitasi kelemahan mereka dengan membalikkan argumen mereka.

12. Mengalihkan perhatian. 

Lawan Anda mungkin mencoba membuang Anda dari aroma dengan memperkenalkan tema baru dan asing. Anda harus tegas. ‘Itu adalah masalah yang sama sekali berbeda yang saya senang bahas nanti. Untuk saat ini mari kita berurusan dengan masalah utama yang ada. '

Demikian Pengertian Debat:  Prinsip, Jenis, dan Teknik. Wasalam. (www.komunikasipraktis.com).

Sumber:
https://yfsmagazine.com/2015/08/07/10-debate-techniques-to-improve-your-negotiation-skills/
https://blog.hubspot.com/marketing/debate-techniques-nail-next-pitch/
https://www.lifehack.org/articles/communication/how-to-win-arguments-dos-donts-and-sneaky-tactics.html/

Hukum dan Etika Jurnalistik: Pengertian dan Contoh

Istilah hukum dan etika jurnalistik mengandung tiga istilah: hukum, etika, jurnalistik. Masing-masing memiliki makna sendiri.

Sebelumnya kita sudah membahas pengertian hukum dan etika. Hukum merupakan suatu tatanan peraturan atau perundang-undangan yang mengatur atau mengikat. Etika lebih banyak diartikan sebagai tingkah laku (perilaku), tata krama, atau sopan santun.

Kali ini kita membahas hukum dan etika jurnalistik, yaitu peraturan yang berlaku bagi wartawan atau perusahaan media (lembaga pers).

Hukum dan Etika Jurnalistik disebut juga Hukum dan Etika Pers dan Hukum dan Etika Media Komunikasi.

Jurnalistik, media, dan pers sendiri merupakan istilah yang berbeda, namun bermakna hampir sama. (Baca: Beda Jurnalistik, Media, dan Pers).

Hukum dan etika jurnalistik juga berarti hukum dan etika pers serta hukum dan etika media massa.

Pengertian Hukum dan Etika

Hukum (law) dan etika (ethics) sama-sama merupakan peraturan. Pelanggarnya mendapatkan sanksi, baik sanksi hukum maupun sanksi sosial.

Secara bahasa, hukum adalah peraturan, ketentuan, atau undang-undang yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah dan mengikat.

Hukum merupakan perintah yang wajib ditaati. Pelanggarnya kena sanksi, misalnya penjara atau denda, dan membutuhkan bukti fisik untuk membutikan adanya pelanggaran.

Etika adalah ilmu atau ketentuan tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika juga harus ditaati.

Pelanggaran etika biasanya memiliki implikasi setara dengan pelanggaran hukum, namun biasanya berupa sanksi sosial.

Dalam kontek jurnalistik, hukum jurnalistik --dalam hal ini UU Pers-- juga mengandung etika jurnalistik (kode etik jurnalistik). Hukum pers mengharuskan adanya kode etik dan wartawan harus menaati kode etik profesi itu.

Etika --juga digambarkan sebagai filsafat moral-- adalah sistem prinsip-prinsip moral yang berkaitan dengan apa yang baik bagi individu dan masyarakat.

Hukum adalah sistem aturan dan pedoman yang ditegakkan melalui lembaga sosial untuk mengatur perilaku. Namun, ada banyak perbedaan antara etika dan hukum.

Hukum dan Etika Jurnalistik adalah suatu tatanan peraturan yang mengatur dan mengawasi perilaku kerja jurnalistik.

Pelanggaran terhadap hukum dan etika (kode etik) dapat berakibat pada munculnya sanksi.

Pelanggaran terhadap hukum bisa berakibat munculnya sanksi secara pidana atau perdata (hukuman penjara atau denda). Pelanggaran terhadap etika memunculkan sanksi secara moral ataupun sanksi administratif.

Sanksi moral itu bisa bersifat sikap, penilaian dan pandangan yang diberikan masyarakat terhadap kualitas profesi yang dimiliki oleh pekerja jurnalistik (wartawan), sementara sanksi administratif diberikan oleh institusi atau lembaga pers bersangkutan.

Hukum Jurnalistik - Hukum Pers

Instrumen hukum yang berkaitan dengan Hukum Pers ada tiga yaitu berupa undang-undang:

1. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
2. UU No 10 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Selain itu, sejumlah peraturan atau regulasi yang masuk hukum pers dikeluarkan Dewan Pers:

1. Peraturan Dewan Pers No.3 Tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers
2. Peraturan Dewan Pers No.5 Tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan
3. Peraturan Dewan Pers No.6 Tentang Kode Etik Jurnalistik
4. Peraturan Dewan Pers No.9 Tentang Pedoman Hak Jawab
5. Peraturan Dewan Pers No.8 tentang Pedoman Penyebaran Media Cetak_Khusus_Dewas
6. Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers
7. Piagam Palembang Tentang Kesepakatan Perusahaan Pers Nasional

Hukum utama pers atau jurnalistik di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Menurut UU ini pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Kegiatan Pers dilakukan oleh perusahaan pers. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Untuk menjalankan kegiatan pers, perusahaan pers memiliki dan mempekerjakan wartawan yang bertugas mencari dan mengolah berbagai informasi.

Etika Jurnalistik: Etika Profesi Wartawan

UU Pers mengharuskan wartawan mematuhi Kode Etik Jurnalistik yang disahkan oleh Dewan Pers. Kode Etik Jurnalistik adalah etika profesi kewartawanan.

Selain kode etik jurnalistik, Dewan Pers juga mengeluarkan kode etik media online berupa Pedoman Pemberitaan Media Siber.

UU. No. 40/1999 Bab 1 Pasal 1 Poin 14 menegaskan:

Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. wartawan  adalah orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pertama kali dikeluarkan dikeluarkan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia).

KEJ itu antara lain menetapkan:

1. Berita diperoleh dengan cara yang jujur.
2. Meneliti kebenaran suatu berita atau keterangan sebelum menyiarkan (check and recheck).
3. Sebisanya membedakan antara kejadian (fact) dan pendapat (opinion).
4. Menghargai dan melindungi kedudukan sumber berita yang tidak mau disebut namanya. Dalam hal ini, seorang wartawan tidak boleh memberi tahu di mana ia mendapat beritanya jika orang yang memberikannya memintanya untuk merahasiakannya.
5. Tidak memberitakan keterangan yang diberikan secara off the record (for your eyes only).
6. Dengan jujur menyebut sumbernya dalam mengutip berita atau tulisan dari suatu suratkabar atau penerbitan, untuk kesetiakawanan profesi.

Menurut Asep Syamsul M. Romli dalam Jurnalistik Terapan (2002), ketika Indonesia memasuki era reformasi dengan berakhirnya rezim Orde Baru, organisasi wartawan yang tadinya “tunggal”, yakni hanya PWI, menjadi banyak. Maka, KEJ pun hanya “berlaku” bagi wartawan yang menjadi anggota PWI.

Namun demikian, organisasi wartawan yang muncul selain PWI pun memandang penting adanya Kode Etik Wartawan.

Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI)

Pada 6 Agustus 1999, sebanyak 24 dari 26 organisasi wartawan berkumpul di Bandung dan menandatangani Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Sebagian besar isinya mirip dengan KEJ PWI.

KEWI berintikan tujuh hal sebagai berikut:

1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar
2. Wartawan Indonesia menempuh cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.
3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah dengan tidak mencampurkan fakta dan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi
4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul. Serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.
5. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap
6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the records sesuai kesepakatan.
7. Wartawan Indonesia segera mencabut meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab 

KEWI ditetapkan sebagai Kode Etik yang berlaku bagi seluruh wartawan Indonesia. Penetapan dilakukan Dewan Pers sebagaimana diamanatkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers melalui SK Dewan Pers No. 1/SK-DP/2000 tanggal 20 Juni 2000.

Pengertian Kode Etik Profesi

Menurut Keiser dalam (Suhrawardi Lubis, 1994: 6-7), etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat.

Tujuan Etika Profesi

Suhrawadi Lubis (1994: 13) menyatakan bahwa yang menjadi tujuan pokok dari rumusan etika dalam kode etik profesi antara lain :
a. Standar-standar etika, yang menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada lembaga dan masyarakat umum.
b. Membantu para profesional dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat dalam mengahadapi dilema pekerjaan mereka.
c. Standar etika bertujuan untuk menjaga reputasi atau nama para profesional.
d. Untuk menjaga kelakuan dan integritas para tenaga profesi.
e. Standar etika juga merupakan pencerminan dan pengharapan dari komunitasnya, yang menjamin pelaksanaan kode etik tersebut dalam pelayanannya.

Fungsi Etika Profesi

Fungsi etika profesi antara lain:
a. Sebagai sarana kontrol sosial;
b. Mencegah pengawasan atau campur tangan pihak luar;
c. Untuk membangun patokan kehendak yang lebih tinggi.

Sumber: Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. 2006. Jurnalisme Teori & Praktik. Bandung: Rosda. Seno Adji, Oemar. 1990. Perkembangan Delik Pers di Indonesia. Jakarta: Erlangga; Siregar, RH, Komariah Sapardjaja, Lukas Luwarso. 2003. Delik Pers dalam Hukum Pidana. Jakarta: Dewan Pers dan Lembaga Informasi Nasional.