Wakil Presiden Jusuf Kalla meresmikan Jembatan Pedestrian dan Museum Gentala Arasy di Provinsi Jambi, Minggu (28/3/2015). Dua hari sebelumnya, Tim Sekretaris Wapres, Siti Khodijah, melarang kalangan media membuat berita miring terhadap wapres.
"Rekan rekan media dan para wartawan sekalian. Saya harapkan agar pemberitaan besok mengenai kedatangan hingga segala aktivitasnya termasuk meresmikan Museum Gentala Arasy dan Jembatan Pedestrian yang dilakukan pak wapres, semoga media lokal Jambi tidak melakukan pemberitaan yang miring dan tidak layak," kata Siti Khodijah di hadapan para wartawan media lokal Jambi di Kantor Gubernur Jambi, Jum'at (27/3/2015).
"Mari kita upayakan pemeberitaan itu yang layak dan tidak memberitakan yang tidak enak," tegasnya lagi seperti dikutip Berita 3 Jambi.
Selamat Datang Era Baru Sensor Media!
Pernyataan Sekretaris Wapres di atas jelas merupakan sensor sekaligus intervensi terhadap pemberitaan media. Pemerintah berusaha mengendalikan konten media, seperti pada zaman Orde Baru yang tidak boleh ada pemberitaan buruk tentang rezim Soeharto.
Inilah era kelam dunia pers. Pemberitaan negatif tentang pemerintah atau pejabat negara adalah HAK yang dilindungi UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, terutama tentang salah satu fungsi pers "Pengawasan Sosial" (Social Control).
Media adalah "natural enemy" (musuh alami) pemerintah. Pasalnya, media adalah pilar keempat demokrasi (Fourth Estate) yang mengawasi kinerja pemerintahan (eksekutif), parlemen (legislatif), dan lembaga hukum atau peradilan (yudikatif).
Rupanya, "sensor" tim Wapres terhadap media "tidak mempan". Nyatanya, masih ada media yang "mau" memuat "berita miring" tentang JK, seperti JK Disambut Unjuk Rasa Mahasiswa di Jambi dan Demonstrasi Mahasiswa: Jokowi Kalla Tak Pro Rakyat. (http://www.komunikasipraktis.com).*