Jurnalisme Advokasi adalah sebuah genre jurnalisme yang dengan sengaja dan transparan mengadopsi sudut pandang non-objektif, biasanya untuk beberapa tujuan sosial atau politik.
Pengertian Jurnalisme Advokasi
Eropa nampaknya menjadi benua yang lebih ramah bagi pertumbuhan jurnalisme advokasi. Di benua ini, jurnalisme bisa menunjukkan diri sebagai kekuatan yang memiliki sikap untuk membela atau menentang sesuatu.
Kondisi yang relatif berbeda muncul di Amerika. Di benua ini, jurnalisme muncul layaknya “priyayi”. Dia mengklaim diri obyektif, sehingga bersih dari kepentingan apa pun. Tradisi normatif ini lama-lama mengikis perkembangan jurnalisme advokasi di Amerika pada masa itu.
Menurut Morris Janowitz, seperti dikutip di dalam The Handbook of Journalism Studies, jurnalisme advokasi lebih banyak berperan dalam menyuarakan dan mewakili kelompok tertentu yang tidak tergabung di dalam lingkaran kekuasaan. Kelompok seperti ini biasanya luput dari pemberitaan, relatif tidak mendapat tempat di media, dan termasuk kelompok marjinal.
Kejujuran jurnalisme advokasi akan menjadi penyeimbang. Ia akan menjadi antitesis kerajaan media yang sering kali berlindung di balik ketiak obyektivitas, namun pada kenyataanya gencar menggunakan frekuensi publik atau ruang publik untuk kepentingan politik dan bisnis si pemilik atau koleganya yang sedang berkuasa.*
Mirip propaganda, namun laporan jurnalisme advokasi berbasis fakta dan itu yang membedakannya dengan propaganda.
Advocacy journalism is a genre of journalism that intentionally and transparently adopts a non-objective viewpoint, usually for some social or political purpose. Because it is intended to be factual, it is distinguished from propaganda. (Wikipedia)
Pengertian Jurnalisme Advokasi
Secara bahasa, advokasi artinya pembelaan (KBBI). Jurnalisme advokasi secara praktis adalah jurnalisme yang melaporkan sebuah kasus, isu, masalah, atau peristiwa dengan tujuan membentuk opini publik sehingga muncul kesadaran dan dukungan publik.
Jurnalistik advokasi merupakan kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan dengan cara mengarahkan fakta hasil reportase untuk membentuk opini publik.
Pemberitaan jurnalisme advokasi lebih banyak ditujukan untuk suatu kepentingan tertentu yang disajikan dalam bentuk pemberitaan fakta dan peristiwa.
Berita-berita yang dimunculkan tidak hanya berupa informasi, akan tetapi mengemukakan persoalan-persoalan yang erat kaitannya dengan masyarakat. Dalam hal ini wartawan harus menuliskan fakta demi fakta secara intens dan benar.
Jurnalisme Advokasi biasanya mengambil kasus penderitaan kaum lemah atau korban ketidakadilan. Tradisi advokasi di bidang jurnalistik sudah mewabah di Eropa dan Amerika.
Berdasarkan catatan Karin Wahl-Jorgensen dan Thomas Hanitzsch dalam The Handbook of Journalism Studies, tradisi jurnalisme advokasi di Eropa dan Amerika berkembang pada tahun 1800-an dan 1920-an.
Eropa nampaknya menjadi benua yang lebih ramah bagi pertumbuhan jurnalisme advokasi. Di benua ini, jurnalisme bisa menunjukkan diri sebagai kekuatan yang memiliki sikap untuk membela atau menentang sesuatu.
Bukan hanya kepentingan publik, jurnalisme advokasi di Eropa juga hadir untuk membela kepentingan politik dan bisnis pihak-pihak tertentu.
Kondisi yang relatif berbeda muncul di Amerika. Di benua ini, jurnalisme muncul layaknya “priyayi”. Dia mengklaim diri obyektif, sehingga bersih dari kepentingan apa pun. Tradisi normatif ini lama-lama mengikis perkembangan jurnalisme advokasi di Amerika pada masa itu.
Menurut Morris Janowitz, seperti dikutip di dalam The Handbook of Journalism Studies, jurnalisme advokasi lebih banyak berperan dalam menyuarakan dan mewakili kelompok tertentu yang tidak tergabung di dalam lingkaran kekuasaan. Kelompok seperti ini biasanya luput dari pemberitaan, relatif tidak mendapat tempat di media, dan termasuk kelompok marjinal.
Pada tahap ini, istilah Civic Advocacy Journalism mulai muncul. Tujuannya jelas, membela kaum lemah, mengungkapkan kebenaran, dan memicu perubahan sosial.
Kejujuran jurnalisme advokasi akan menjadi penyeimbang. Ia akan menjadi antitesis kerajaan media yang sering kali berlindung di balik ketiak obyektivitas, namun pada kenyataanya gencar menggunakan frekuensi publik atau ruang publik untuk kepentingan politik dan bisnis si pemilik atau koleganya yang sedang berkuasa.*